PADA HARI SELASA, 19 OKTOBER 2010, BERTEMPAT DI RUANG BADAN ANGGARAN TELAH DILAKSANAKAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLATIF DPRD KAB. BANTUL YOGYAKARTA.
DALAM KUNJUNGAN KERJA KALI INI DPRD KAB. BANTUL DIPIMPIN OLEH IBU TUSTIYANI SELAKU KETUA DPRD KAB. BANTUL BESERTA ANGGOTA BADAN LEGISLATIF DARI BANTUL BERJUMLAH 14 ORANG, DALAM KATA SAMBUTANNYA MENYAMPAIKAN MAKSUD DAN TUJUAN NYA YAITU INGIN MENGETAHUI MEKANISME KINERJA BADAN LEGISLATIF SERTA PEMBAHASAN RAPERDA.
DALAM PENJELASANNYA BP. DJONI PURNOMO, SH SEBAGAI PIMPINAN SEKALIGUS PERWAKILAN DARI BADAN LEGISLATIF DPRD KAB. MAGETAN MENJELASKAN BAHWA BADAN LEGISLATIF SELALU BEKERJA SESUAI DENGAN MEKANISME DAN ATURAN YANG TELAH BERLAKU, SERTA TENTANG RAPERDA UNTUK SAAT INI YANG DIBAHAS ADA 10 RAPERDA YANG DIBAGI DALAM 2 PANSUS, PANSUS I MEMBAHAS TENTANG RAPERDA PENYELENGGARAAN TENTANG PENDIDIKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKERTARIAT KORPRI, PERUBAHAN PERDA NO 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PENYELENGGARAAN ADSMINITRASI KEPENDUDUKAN. SERTA PADA PANSUS II MEMBAHAS TENTANG RAPERDA PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH, INVESTASI PEMERINTAHAN DAERAH NO 4 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN ADSMINITRASI YANG PRIMA BAGI PENINGKATAN KINERJA DPRD. MISI: MENINGKATKAN PELAYANAN ADSMINITRASI, SARANA PRASARANA DAN PROSEDUR KEUANGAN YANG EFEKTIF DALAM RANGKA MENUNJANG KINERJA DPRD. MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN SDM YANG PROFESIONAL ALAM UPAYA MEMPERKUAT DUKUNGAN ANALISA DAN KAJIAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DPRD. MEMPERCEPAT PROSES PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPRD DALAM MENEGAKAN KAIDAH DEMOKRASI.
Kamis, 21 Oktober 2010
Rabu, 06 Oktober 2010
BAHAS RAPERDA, PANSUS DPRD KAB. MAGETAN KE JAKARTA
Pansus DPRD Magetan ke Jakarta, mulai hari ini Kamis Tgl 6 Oktober 2010 hingga 7 Oktober 2010 untuk mengikuti pemaparan Dirjen Fasilitasi Perda Depkumham tentang Raperda. dari 10 raperda itu diantaranya raperda pendidikan, investasi pemerintahan, bea bangunan, serta Raperda Pajak penerangan jalan.. tim pansus mencotohkan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dulu dikelola oleh pemrintah pusat, namum pada tahun 2011, kewenangan dan pelaksanaanya akan dilakukan oleh pemerintah daerah, semua ini harus di maksimalkan. ini semua demi kesejahteraan masyarakat kab. magetan...
Sabtu, 02 Oktober 2010
Langganan:
Postingan (Atom)