Segenap Pimpinan, Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kab. Magetan, mengucapkan :
Selamat menjalankan Ibadah Puasa, dan menyongsong Hari Raya Idul Fitri, dengan keiklasan hati dan ketulusan hati semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu terlimpah kepada kita sekalian..amin.. :)
Kamis, 19 Juli 2012
Senin, 23 April 2012
Selasa, 10 Januari 2012
HEARING KOMISI A DPRD DENGAN MASYARAKAT DESA SETREN dan DESA KLECO
Senin, 9 Januari 2012 bertempat di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Magetan telah dilaksanakan Hearing antara Komisi A dengan Warga Desa Kleco dan Desa Setren, Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Muspida tentang masalah pengelolaan lahan asal - usul tanah di sekitar Lanud Iswahyudi untuk lahan pertanian yang selama berpuluh - puluh tahun digarap oleh warga Desa Kleco dan Desa Setren namun sekarang disewakan ke pihak Pabrik Gula (PG). selain itu tentang kejelasan sertifikat tanah yang dipertanyakan kelegalannya oleh Masyarakat sekitar.
Warga mendatangi Kantor DPRD berharap agar DPRD memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut serta membantu permasalahan yang dihadapi secara arif dan bijaksana sesuai dengan Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku.
Hearing dibuka langsung oleh Ketua DPRD serta dihadiri pula oleh semua Anggota Komisi A, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan dan Pihak BPN. dari koordinasi dan tanya jawab yang berlangsung dapat diambil empat kesimpulan.
1. Ketua DPRD mengajak perwakilan dari Desa Kleco dan Desa Setren untuk melakukan koordinasi ke Jakarta, karena masalah ini sudah masuk lingkup dan kewenangan dari Pusat.
2. Mengirimkan surat ke Presiden RI untuk membantu penyelesaian masalah ini sesuai dengan Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku.
3. Muspida atau Bupati agar dapatnya mengirimkan Surat ke Lanud Iswahyudi terkait dengan kejelasan sertifikat tanah serta meminta jawaban dari hasil Rapat Muspida yang telah dilaksanakan sebelum Hearing dilakukan.
4. BPN diminta untuk melakukan pengukuran ulang pada batas - batas tanah di Desa Kleco dan Desa Setren agar dapat diketahui kelegalannya, serta Kepala Desa Setren dan Kleco untuk membuat surat ke BPN tentang Revisi patok tanah batas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
--Dit's--
Selasa, 19 April 2011
HEARING DENGAN PDAM
MAGETAN _ Kemarin pada tanggal 4 April 2011 bertempat di Ruang Rapat badan anggaran telah dilaksanakan rapat dengar pendapat gabungan komisi C ,badan legislasi, LSM AL Asar, Dirut PDAM dan Kabag Hukum Setda Kab. Magetan. dalam rapat tersebut membahas tentang keberdaan reklasifikasi pembayaran konsumen PDAM Kab. Magetan.
Rapat yang berlangsung kurang lebih selama 2, 5 jam tersebut berjalan lancar walaupun sempat ada argument keras dari Matheus S (LSM Asar) yang mengungkapkan kekecewaanya terhadap reklasifikasi tarif bagi pelanggan rumah tangga " program reklasifikasi pelanggan belum dipahami oleh masyarakat" terang Matheus.
Dalam Kesempatan itu, giliran ketua badan legislasi Dr, Pangajoman memaparkan dasar hukum PDAM dalam mengenakan tarif, dalam hal ini sesuai dengan PerMendagri No. 23 tahun 2006, tentang tarif PDAM bukan merupakan pajak daerah/ retribusi melainkan tarif murni" apa yang dilakukan PDAM, baik penyesuaian tarif maupun reklasifikasi pelanggan itu sudah benar tapi hanya kurang sempurna saja, dalam revisi ini PDAM tidak dapat disalahkan, hal ini dikarenakan Perbup yang perlu direvisi" kata Pngayoman anggota DPRD dari Partai Demokrat.
kenaikan tarif PDAM didasarkan atas permintaan dari kementrian keuangan atas pembebasan hutang PDAM, dengan syarat harus menaikan tarif pada konsumen, yang akhirnya masyarakat lagi yang harus dibebankan. maka inilah yang menjadi prioritas anggota dewan, demi memperjuangkan nasib rakyat.
selain itu ada pula saran dan kritik dari kepala Kelurahan Tawanganom " selama ini terjadi miss komunikasi di tingkat masyarakat, kurangnya sosialisasi dari PDAM yang hanya mengandalkan selebaran saja" jelas Rusdi.
Rapat dengar pendapat berakhir tepat pukul 15.30 dengan hasil akan mengkaji kembali Perbup. no. 20 tahun 2010. serta harapannya percepatan pelayanan dan airnya bisa mengalir dengan lancar, soal kenaikan maupun reklasifikasi warga bisa mengerti asalkan pelayanan prima dalam masyarakat diutamakan". tambah Rusdi.
Rapat yang berlangsung kurang lebih selama 2, 5 jam tersebut berjalan lancar walaupun sempat ada argument keras dari Matheus S (LSM Asar) yang mengungkapkan kekecewaanya terhadap reklasifikasi tarif bagi pelanggan rumah tangga " program reklasifikasi pelanggan belum dipahami oleh masyarakat" terang Matheus.
Dalam Kesempatan itu, giliran ketua badan legislasi Dr, Pangajoman memaparkan dasar hukum PDAM dalam mengenakan tarif, dalam hal ini sesuai dengan PerMendagri No. 23 tahun 2006, tentang tarif PDAM bukan merupakan pajak daerah/ retribusi melainkan tarif murni" apa yang dilakukan PDAM, baik penyesuaian tarif maupun reklasifikasi pelanggan itu sudah benar tapi hanya kurang sempurna saja, dalam revisi ini PDAM tidak dapat disalahkan, hal ini dikarenakan Perbup yang perlu direvisi" kata Pngayoman anggota DPRD dari Partai Demokrat.
kenaikan tarif PDAM didasarkan atas permintaan dari kementrian keuangan atas pembebasan hutang PDAM, dengan syarat harus menaikan tarif pada konsumen, yang akhirnya masyarakat lagi yang harus dibebankan. maka inilah yang menjadi prioritas anggota dewan, demi memperjuangkan nasib rakyat.
selain itu ada pula saran dan kritik dari kepala Kelurahan Tawanganom " selama ini terjadi miss komunikasi di tingkat masyarakat, kurangnya sosialisasi dari PDAM yang hanya mengandalkan selebaran saja" jelas Rusdi.
Rapat dengar pendapat berakhir tepat pukul 15.30 dengan hasil akan mengkaji kembali Perbup. no. 20 tahun 2010. serta harapannya percepatan pelayanan dan airnya bisa mengalir dengan lancar, soal kenaikan maupun reklasifikasi warga bisa mengerti asalkan pelayanan prima dalam masyarakat diutamakan". tambah Rusdi.
RAPAT PANSUS LKPJ 2010
MAGETAN_ baru-baru anggota pansus LKPJ mangadakan rapat tentang pembahasan LKPJ TA. 2010. rapat diadakan tanggal 11 april 2011 yang bertempat di R. Rapat Badan Anggaran.
Rapat dibuka langsung oleh Rinita Sofia Hadi BA. selaku ketua Pansus LKPJ 2010. Rapat berlangsung kurang lebih 2 jam berjalan lancar dengan menghasilkan berbagai putusan "melihat bahwa rapat ini merupakan rapat persiapan untuk mengadakan rapat lanjutan anggota pansus dengan badan anggaran dan tim anggaran yang rencananya akan dilaksanakan 12 April 2011. maka hari ini kita perlu menginventarisasi pertanyaan untuk ditanyakan besuk, sehingga ada persiapan "terang Rinita Sofia Hadi BA. dari Partai PDI P.
Selang waktu berjalan, rapat aktif penuh hujan saran dari anggota, salah satu putusan dalam Rapat Pansus tersebut adalah bahwa para anggota pansus menghendaki tanggal 12 april 2011 mengadakan rapat dengan tim anggaran dan badan anggaran, dan tanggal 13 april 2011 melakukan kroscek ke lapangan (sidak). kemudian tanggal 14 April 2011 sidak dilanjutkan kembali ke SKPD yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti lebih rinci. seperti yang disampaikan Suratman SP selaku wakil ketua pansus bahwa " kita melakukan sidak ke SKPD ini, merupakan rangkaian kerja untuk menetralisir informasi-informasi yang tidak benar, kita mengajukan berbagai pertanyaan utuk mendapatkan penjelasan tentang data-data yang dibutuhkan, sehingga harapan kesimpangsiuran data ini dapat segeera ada titik terang "
rapat di tutup tepat pukul 13.00,rangkaian kegiatan pansus dalam pembahasan LKPJ Bupati yang dilakukan secara maraton ini diharapkan selsai tepat waktu sesuai dengan hasil rapat banmus, yang terhitung 1 bulan setelah penyerahan LKPJ dari Bupati yaitu pada tanggal 15 April 2011.
..
Rapat dibuka langsung oleh Rinita Sofia Hadi BA. selaku ketua Pansus LKPJ 2010. Rapat berlangsung kurang lebih 2 jam berjalan lancar dengan menghasilkan berbagai putusan "melihat bahwa rapat ini merupakan rapat persiapan untuk mengadakan rapat lanjutan anggota pansus dengan badan anggaran dan tim anggaran yang rencananya akan dilaksanakan 12 April 2011. maka hari ini kita perlu menginventarisasi pertanyaan untuk ditanyakan besuk, sehingga ada persiapan "terang Rinita Sofia Hadi BA. dari Partai PDI P.
Selang waktu berjalan, rapat aktif penuh hujan saran dari anggota, salah satu putusan dalam Rapat Pansus tersebut adalah bahwa para anggota pansus menghendaki tanggal 12 april 2011 mengadakan rapat dengan tim anggaran dan badan anggaran, dan tanggal 13 april 2011 melakukan kroscek ke lapangan (sidak). kemudian tanggal 14 April 2011 sidak dilanjutkan kembali ke SKPD yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti lebih rinci. seperti yang disampaikan Suratman SP selaku wakil ketua pansus bahwa " kita melakukan sidak ke SKPD ini, merupakan rangkaian kerja untuk menetralisir informasi-informasi yang tidak benar, kita mengajukan berbagai pertanyaan utuk mendapatkan penjelasan tentang data-data yang dibutuhkan, sehingga harapan kesimpangsiuran data ini dapat segeera ada titik terang "
rapat di tutup tepat pukul 13.00,rangkaian kegiatan pansus dalam pembahasan LKPJ Bupati yang dilakukan secara maraton ini diharapkan selsai tepat waktu sesuai dengan hasil rapat banmus, yang terhitung 1 bulan setelah penyerahan LKPJ dari Bupati yaitu pada tanggal 15 April 2011.
..
RAPAT KOORDINASI BADAN ANGGARAN
adanya kejanggalan kaitan dengan Perda APBD tahun 2011 yang ditemukan oleh Badan Anggaran DPRD,membuat gerah badan anggaran untuk segera mengklarifikasi ke BPKAD dan Biro Hukum Pemda Prov. Jatim terkait dengan materi APBD Kab. Magetan TA. 2011. untuk itu Badan Nggaran Kepala DPPKAD Kab. Magetan beserta Sekda Kab. Magetan kemarin tanggal 30/31 maret 2011 telah mengikuti Rapat tersebut yang bertempat di Ruang Rapat biro Hukum Pemprov Jatim dan Ruang rapat BPKAD Pemprov Jatim dengan materi APBD Kab. Magetan TA. 2011.
Rapat berlangsung selama 2 hari di Surabaya berlangsung lancar dengan menghasilkan bahasan terjadi perbedaan jumlah pegawai yang berdasarkan dari data milik BKD dengan DPPKAD, dikarenakan di DPPKAD jumlah pegawai berdasarkan jumlah gaji yang dikeluarkan, sedangkan BKD disesuaikan dengan adanya pegawai saat itu (data kematian, mutasi, pensiun, dan penerimaan pegawai baru).
adanya perbedaan antara APBD dan RAPBD merupakan hasil kesepakatan antara tim Anggaran dan Badan anggaran DPRD. yang ditemukan pada Dinas Pendidikan seperti DAK serta bantuan keuangan dari propinsi dan pusat masuk dalam hibah. namun dengan adanya UU APBN yang baru dana-dana ini masuk dalam kegiatan di tiap-tiap SKPD. adanya perubahan pendapatan ini otomatis membuat berubah pula belanja daerah di SKPD . untuk itu dana DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun ini, dapat direalisasikan di tahun berikutnya secara otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku.
seperti yang telah dikemukakan oleh Suratman SP bahwa terjadinya semua permasalahan dan perbedaan pemahaman terhadap pos anggaran dalam APBD disebabkan oleh minimnya informasi dan kurang intensifnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif mendasar pada hal tersebut dalam rapat konsultasi dan koordinasi telah disepakati untuk kedepan lebih hati-hati dan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi.
Rapat berlangsung selama 2 hari di Surabaya berlangsung lancar dengan menghasilkan bahasan terjadi perbedaan jumlah pegawai yang berdasarkan dari data milik BKD dengan DPPKAD, dikarenakan di DPPKAD jumlah pegawai berdasarkan jumlah gaji yang dikeluarkan, sedangkan BKD disesuaikan dengan adanya pegawai saat itu (data kematian, mutasi, pensiun, dan penerimaan pegawai baru).
adanya perbedaan antara APBD dan RAPBD merupakan hasil kesepakatan antara tim Anggaran dan Badan anggaran DPRD. yang ditemukan pada Dinas Pendidikan seperti DAK serta bantuan keuangan dari propinsi dan pusat masuk dalam hibah. namun dengan adanya UU APBN yang baru dana-dana ini masuk dalam kegiatan di tiap-tiap SKPD. adanya perubahan pendapatan ini otomatis membuat berubah pula belanja daerah di SKPD . untuk itu dana DAK yang tidak dapat direalisasikan tahun ini, dapat direalisasikan di tahun berikutnya secara otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku.
seperti yang telah dikemukakan oleh Suratman SP bahwa terjadinya semua permasalahan dan perbedaan pemahaman terhadap pos anggaran dalam APBD disebabkan oleh minimnya informasi dan kurang intensifnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif mendasar pada hal tersebut dalam rapat konsultasi dan koordinasi telah disepakati untuk kedepan lebih hati-hati dan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi.
Senin, 31 Januari 2011
HEARING KOMISI B DENGAN THL TB PP
Magetan_ sehubungan dengan berbagai persoalan seputar nasib dan kelanjutan dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) maka forum komunikasi THL TB PP, 3 Desember 2010 mengajukan permohonan hearing/ dengar pendapat dengan komisi B terkait bidang ketenaga kerjaan dan bidang pertanian. yang kemudian oleh komisi B diterima dan hearing dilaksanakan kemarin, 17 Januari 2011 bertempat di Ruang Rapat Baadan Anggaran dihadiri anggota komisi B dan 21 perwakilan dari 80 orang THL TB PP di Kab. Magetan yang berstatus belum PNS.
permasalahan kunci, disampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi THL TB PP selama ini adaah sisa pembayaran kontrak 4 bulan yang sampai saat ini belum ada pencairan, seperti yang sudah diungkapkan ketua coordinator THL TB PP Mugiono kemarin " selama kontrak kerja hanya mendapat gaji 8 bulan saja, sisanya kami melakukan pekerjaan ini dengan sukarela hati nurani, karena tidak mendapat gaji tidak menyurutkan niat kami untuk terus bekerja" terangnya.
Suratman SH (ketua komisi B) mengatakan "kami selaku penyalur aspirasi masyarakat berjanji untuk membahas nya dengan pihak-pihak terkait selanjutnya, permasalahan THL TB PP diharapkan hasilnya bisa maksimal dan kami akan terus pantau kedepannya."
hal senada juga disampaikan oleh Hari gitoyo bahwa pertanian di Kab. Magetan merupakan aset dan mempunyai kontribusi yang sangat bagus untuk pencapaian swasembada pangan yang mempunyai daya saing dan untuk mencapai itu maka semuanya tidak bisa lepas dari peran penyuluh pertanian, maka komisi B berharap semua masalah ini bisa teratasi. Hari Gitoyo komisi B mengatakan " dewan akan mendukung perwakilan THL TB PP ini untuk konsultasi langsung ke pusat, tapi disamping itu tolong tidak terlalu berharap junlah uang pencairan sisa kontrak yang terlalu besar, karena mengingat APBD Kab. Magetan sangat terbatas, sebanyak 87% digunakan untuk biaya pegawai, sisanya untuk pelayanan public dan lain-lain, tapi kami berjanji untuk membahas, mari kita berdoa bersama, sehingga semua harapan tercapai nantinya." terangnya.
permasalahan kunci, disampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi THL TB PP selama ini adaah sisa pembayaran kontrak 4 bulan yang sampai saat ini belum ada pencairan, seperti yang sudah diungkapkan ketua coordinator THL TB PP Mugiono kemarin " selama kontrak kerja hanya mendapat gaji 8 bulan saja, sisanya kami melakukan pekerjaan ini dengan sukarela hati nurani, karena tidak mendapat gaji tidak menyurutkan niat kami untuk terus bekerja" terangnya.
Suratman SH (ketua komisi B) mengatakan "kami selaku penyalur aspirasi masyarakat berjanji untuk membahas nya dengan pihak-pihak terkait selanjutnya, permasalahan THL TB PP diharapkan hasilnya bisa maksimal dan kami akan terus pantau kedepannya."
hal senada juga disampaikan oleh Hari gitoyo bahwa pertanian di Kab. Magetan merupakan aset dan mempunyai kontribusi yang sangat bagus untuk pencapaian swasembada pangan yang mempunyai daya saing dan untuk mencapai itu maka semuanya tidak bisa lepas dari peran penyuluh pertanian, maka komisi B berharap semua masalah ini bisa teratasi. Hari Gitoyo komisi B mengatakan " dewan akan mendukung perwakilan THL TB PP ini untuk konsultasi langsung ke pusat, tapi disamping itu tolong tidak terlalu berharap junlah uang pencairan sisa kontrak yang terlalu besar, karena mengingat APBD Kab. Magetan sangat terbatas, sebanyak 87% digunakan untuk biaya pegawai, sisanya untuk pelayanan public dan lain-lain, tapi kami berjanji untuk membahas, mari kita berdoa bersama, sehingga semua harapan tercapai nantinya." terangnya.
Langganan:
Postingan (Atom)